Flora Fauna Internasional (FFI) akan menerapkan pengawasan kawasan konservasi di Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua dengan dukungan aplikasi Smart Patrol.
Aplikasi tersebut bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan data, tapi juga tool yang dikembangkan berdasarkan pengalaman praktis. Dirancang untuk membantu perlindungan kawasan konservasi.
SMART juga membantu manager kawasan konservasi untuk membuat rencana pengelolaan yang lebih baik, mengevaluasi, dan mengimplementasikan aksi konservasi serta meningkatkan akuntabilitas.
SMART yang terlebih dahulu dipakai di Thailand dan Kamboja, berguna menyatukan kekuatan informasi dan akuntabilitas untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki wilayah-wilayah yang paling terancam.
SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) ini tidak dimiliki oleh perseorangan atau satu organisasi. Melainkan tersedia secara gratis bagi komunitas konservasi. Tiga pendekatan utama tool ini adalah: software, capacity building, dan standar perlindungan wilayah.
“SMART Patrol dilengkapi perangkat untuk merencanakan, mendokumentasikan, menganalisis, melaporkan, serta mengelola data keanekaragaman hayati, data patroli atau data ancaman, dan tindakan intervensi manajemen di lapangan.
Hal itu disampaikan Pimpinan FFI, Frank Momberg ketika bertemu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS di Manokwari, Kamis (24/02/2022).
Kegiatan ini nantinya dilakukan bersama masyarakat lokal, berupa riset keanekaragaman hayati dan pemantauannya serta mendukung penyusunan rencana strategis untuk satwa terancam punah dan juga mendukung program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. “Kegiatan-kegiatan ini akan difokuskan dalam Koridor yang menyambungkan antara Cagar Alam Tambrauw Utara dan Selatan,” kata Frank.
FFI mulai bekerja di Papua Barat sejak tahun 2013 di Raja Ampat yang memfokuskan pada penilaian kekayaan keanekaragaman hayati di Pulau Waigeo.
Apa yang dilakukan FFI adalah salah satu bagian dalam upaya untuk mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Mitra Pembangunan dalam menerapkan 14 butir Deklarasi Manokwari dalam upaya melakukan implementasi pembangunan berkelanjutan. Hal ini diakui oleh Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Heatubun.
Balitbangda Papua Barat, kata Prof. Heatubun, selalu menjaga kebijakan pemerintah agar selalu berlandaskan pada data saintifik dan selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas dalam perencanaan, realisasi, kinerja, tugas-tugas riset dan inovasi serta kerjasama mitra. Ia mengingatkan kembali agar kolaborasi yang dijalankan bersama mitra haruslah dapat mentransfer pengetahuan ke masyarakat di lokasi kerja, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah. “Hal ini penting karena selain meningkatkan ownership juga menjaga dan mengelola sumberdaya alam yang ada” tambahnya.
Lebih lanjut Prof. Heatubun menjelaskan bahwa Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua memiliki luas 2,3 juta ha yang terletak di empat kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintui, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Pegunungan Arfak. “Kawasan ini telah masuk dalam RTRW Provinsi Papua Barat dimana tadi malam telah disetujui oleh DPRD Provinsi sebagai Kawasan Pembangunan Berkelanjutan”, tambahnya.
Selanjutnya akan diperdakan khusus untuk menjadi kawasan perlidungan dan pemanfaatan berbasis budaya lokal yang akan dikelola melalui konsorsium. Roadmap mengenai program konsorsium ini telah dibahas termasuk didalamnya terkait kebijakan dan kelembagaan, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengelolaan SDA berbasis budaya dan ekosistem, kolaborasi dan fundraising serta peningkatan kapasitas.*)
Penulis : MF/Manokwari
